Tuesday, July 19, 2011



(LINK UTK DOWNLOAD PERATURAN2)
bpk.go.id |



(ANTI KORUPSI)
gratifikasi/suap |

(FTZ BBK)
1.UU :
2.PERPU & amp:
3.PERATURAN PEMERINTAH (PP):
PP 10 2012 revisi atas PP no.2 2009 tentang keluar masuk barang di ftZ batam | PP 10 2012 tentang keluar masuk barang di ftz batam |
4.PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) :
PERPRES 87/2011 tentang tata ruang daerah ftz BBK |
5.PERATURAN MENTERI KEU (PMK):
6.PERATURAN MENTERI :
Permendag RI No.59/M-DAG/PER/9/2012 importir batam perbaharui API utk 2013 1 API per produk |
7.lainnya :
perbedaan kawasan bebas dengan kawasan berikat | website beacukai batam |

(IMPOR)
Permendag RI No.59/M-DAG/PER/9/2012 importir batam perbaharui API utk 2013 1 API per produk | Permendag RI 82/M-DAG/PER/12/2012 Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), Dan Komputer Tablet |
IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
Permendag RI No.77 TH 2012 perubahan atas Permendag RI No.48 TH 2011 |

(K3 : KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA)


(KETENAGAKERJAAN / SDM)
1(HUKUM KETENAGAKERJAAN)
situs hukum online : ketenagakerjaan, pidana, perdata, waris, dsb |
2(JAMSOSTEK)
per-12menvi2007-petunjuk-teknis-pendaftaran-kepesertaan-pembayaran-iuran-pembayaran-santunan-dan-pelayanan-jaminan-sosial-tenaga-kerja | related link : # KEP-226/MEN/2000 – PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 8, PASAL,11, PASAL20, DAN PASAL 21 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA – NOMOR PER-01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM # KEP. 229/MEN/2003 – TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA # KEP. 228/MEN/2003 – TATA CARA PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING # Masalah-Masalah Dalam Pelaksanaan Outsourcing # KEP. 230/MEN/2003 – GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA
# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 64 TAHUN 2005 – PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NO. 14 TH 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA | link uu no.3th92 tentang jamsostek |
3(KONTRAK KERJA HARIAN)
Kepmen 102/2004 Kontrak kerja harian |
4(LEMBUR)
kep-102men/vi/2004 Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur | kep-102men/vi/2004 (ttg Lembur situs depnaker) | tanya jawab ttg lembur : blog indra setiawan | waktu kerja dan lembur sektor usaha energi & mineral | referensi jam kerja dan upah lembur satpam |
5(OUTSOURCING)
arti dan dasar hukum outsourcing - pasal 64,65,66 UU TK 13/2003 | legalitas outsourcing pasca keputusan mk | info keputusan MK menghapuskan sistim outsourcing | salinan putusan MK menghapuskan sistim outsourcing (pdf) | SE Kemenakertrans tentang putusan MK terhadap sistim outsourcing |
6(PERUSAHAAN PENYEDIA TENAGA KERJA / PERUSAHAAN OUTSOURCING)
kep101menvi2004-tentang-perijinan-perusahaan-penyedia-jasa-pekerjaburuh | related link : Deskripsi Tugas Direktur Utama / President Director (Chairman, KEP.100/MEN/VI/2004 – KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, KEP. 51/MEN/2004 – Tentang ISTIRAHAT PANJANG PADA PERUSAHAAN TERTENTU, KEP. 220/MEN/X/2004 (Outsourcing Ketenagakerjaan), KEP. 102/MEN/VI/2004 – TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR, KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003, Peraturan Ketenagakerjaan Non Peraturan Pelaksana UU No. 13 / 2003 |
7(THR)
peraturan kemenaker no : per-04men1994 |
8(UPAH)
pp 8-tahun-1981-perlindungan-upah | Related link : KEP. 224/MEN/2003 – KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00 # KEP. 233/MEN/2003 – JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS # KEP.101/MEN/VI/2004 – Tentang TATA CARA PERIJINAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH # KEPUTUSAN MENTERI PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.13/2003 # KEP. 232/MEN/2003 – AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH # KEP. 231/MEN/2003 – TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM |

(KEUANGAN)
UU no 7 tentang mata uang RI |

(PAJAK)
PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NO.2 TAHUN 2009 |

(PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH)/ (TENDER)
range nilai proyek kualifikasi konsultan konstruksi | latihan soal pengadaan brg jasa pemerintah | tentang perpres 54 2010 |

(PERTAMBANGAN)
peraturan menteri esdm no. 7th2012 tentang penghentian ekspor tambang mentah | PERMEN ESDM 11/2012 : boleh ekspor mineral dengan bersyarat |